"MAKLUMAT BUMI MELAYU II: SUMPAH MENGEMBALIKAN TANAH KEPADA TUANNYA DAN MENGADILI YANG MERAMPAS"
Rumusan Hasil Pertemuan Tokoh Masyarakat Melayu Indonesia Menyelamatkan Tanah Ulayat & Mengawal Keadilan Korupsi Aset UNPTPN
Medan
NAFAS SEJARAH - Tanah Melayu bukan sepetak tanah. Tanah Melayu adalah amanah darah, keringat, dan doa para Sultan, nenek moyang, dan pejuang yang wafat menjaga marwahnya.
Hari ini amanah itu dirobek. Ulayat digusur atas nama "investasi", Grant Sultan dipreteli atas nama "sertifikat", dan Aset Negara dijual obral atas nama "privatisasi".
Maka kami, anak cucu Melayu yang masih punya malu, berkumpul. Bukan untuk berteriak, tapi untuk bersumpah.
Sebagai tindak lanjut _Maklumat Masyarakat Melayu Indonesia_ pada Halal Bi Halal 12 April 2026 di bawah naungan MABMI, ISMI, dan GAMI, kami merumuskan langkah konkret berikut, "ujar Yanhar Jamaluddin selaku Sekjen ISMI.
"TIDAK ADA SEJENGKALPUN TANAH MELAYU UNTUK DIRAMPAS"
Terus mengawal dan menyelamatkan seluruh Tanah Adat, Tanah Ulayat Melayu, termasuk tanah-tanah berstatus _Grant Sultan_ yang merupakan bukti kedaulatan Melayu. Prinsip kami: _Selama ada napas Melayu, selama itu tanah tak boleh berpindah tangan tanpa izin tuannya._
Kami segera menginventarisasi dan melakukan pemetaan semua lahan ulayat/adat yang masih dikuasai pihak-pihak yang tidak sah, "imbuh Syakyan Asmara Penasehat ISMI yang juga Penasehat MABMI.
Meningkatkan komunikasi intensif dengan seluruh Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. Karena tanpa restu Sultan, tanah Melayu ibarat tubuh tanpa kepala. Kami akan menyamakan langkah dan visi : Melayu harus bersatu sebelum tanahnya tercerai-berai.
Sosialisasi _Maklumat Masyarakat Melayu Indonesia_ secara masif, dengan memasang poster, spanduk, baliho di ruang publik, kantor instansi, dan kantor penegak hukum. Tujuannya satu, agar aparat, investor, dan mafia tanah tahu - _Melayu sudah bangun dari tidurnya_. Agar hukum tertulis tidak menindas hukum yang hidup, "tegas Mayjen TNI (Purn) M. Hasyim
"BANDING ADALAH JIHAD MELAWAN KORUPSI"
Masyarakat Melayu Indonesia melalui MABMI, ISMI, GAMI menyatakan sikap tegas:
Mendukung sepenuhnya serta mendorong
keputusan Jaksa untuk mengajukan banding atas vonis bebas 4 terdakwa korupsi penjualan aset PTPN ke Citraland.
Alasan: Vonis bebas itu melukai rasa keadilan. Aset PTPN adalah tanah tumpah darah rakyat. Menjualnya murah = mengkhianati anak cucu. Kami akan kawal dan mendorong kejaksaan bekerja secara profesional dalam penegakkan hukum proses banding ini sampai palu terakhir diketuk. _Koruptor tanah harus tahu: Melayu tidak lupa, dan Melayu tidak memaafkan._
"BENTENG HUKUM & EKONOMI MELAYU"
Membentuk Lembaga Penyelamatan dan Penguatan Hak Atas Tanah Melayu untuk menyelamatkan lahan-lahan Adat dan tanah ulayat termasuk tanah grant Sultan yang dirampas atau dikuasai oleh pengusaha, penguasa atau para penggarap liar untuk dikembalikan kepada Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat adat dan Kesatuan Masyarakat Adat Melayu.
Pernyataan Prof Johar :
1. Banyak tokoh tokoh Melayu dari berbagai daerah di Indonesia yang sangat mendukung Maklumat Masyarakat Melayu Indonesia dan berharap dapat segera di implementasikan
2. Untuk menyamakan Visi gerakan, maka perangkat potensial Melayu akan terus berkomunikasi secara intensif dengan para Sultan sehingga gerakan penyelamatan dan penguatan Hak Atas Tanah Melayu dapat berjalan sesuai yang diharapkan
3. Masyarakat Melayu maju terus bergerak dan kompak, menjaga kebersamaan dan siap menghadapi berbagai tantangan dan halangsn yang mungkin muncul.
Kami sadar, melawan mafia tanah sama beratnya dengan melawan Belanda dulu.
Jika negara abai, adat yang bicara. Jika hukum buta, kami akan kawal," tutur Ade Darmawan.
Kamis : 11 Juni 2026 di Sekretariat PB. ISMI Jl. Pepaya No. 24-26
Hadir
1. Prof. Dr. Djohar Arifin Husin
2. Mayjen TNI (Purn) M. Hasyim
3. Dr. H. Sakhyan Asmara. M.SP
4. Assoc Prof. Dr. Yanhar Jamaluddin . MAP
5. Ade Darmawan. S. Sos.
6. Abdul Hafiz. S. Ag. MA.
7. Ir. Abdul Aziz
8. Johan Merdeka.
9. H. Nuar erde. SE